Kemon.id, Lumajang – Sebanyak 150 SDM Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Lumajang kini resmi berstatus ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis Khusus Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Mereka terdiri dari 130 pendamping PKH, 16 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), 3 pendamping Rehabilitasi Sosial (Rehsos), dan 1 Pelopor Perdamaian. Pelantikan dilakukan serentak secara daring oleh Kementerian Sosial RI, sementara ASN PPPK Lumajang mengikuti prosesi di Aula Nararyakirana Kantor Bupati Lumajang, Jumat (3/10/2025).
Bupati Lumajang Indah Amperawati menyampaikan ucapan selamat sekaligus pesan mendalam tentang makna pengabdian dan tanggung jawab baru yang kini mereka emban.
“Hari ini wajah-wajah kalian tampak bahagia. Tapi syukur terbaik bukan dengan pesta, melainkan dengan bekerja lebih giat, profesional, dan penuh dedikasi demi rakyat,” ujar Bunda Indah.
Ia mengingatkan bahwa ASN PPPK Kementerian Sosial memiliki hak dan gaji yang relatif lebih besar dibanding PPPK daerah. Hal ini, menurutnya, harus menjadi motivasi untuk bekerja lebih sungguh-sungguh dan menjaga integritas.
“Tidak perlu membuat nasi tumpeng atau perayaan berlebihan. Cara bersyukur yang sesungguhnya adalah bekerja lebih baik dan menambah keikhlasan,” tambahnya.
Lebih jauh, Indah menegaskan bahwa status ASN PPPK bukan sekadar jabatan, tetapi amanah besar dari negara. Mereka kini menjadi garda terdepan dalam memastikan program sosial benar-benar dirasakan masyarakat miskin dan rentan.
“Panjenengan semua adalah kaki tangan saya untuk membantu rakyat Lumajang. Jadilah pelayan masyarakat yang tulus, yang benar-benar hadir di tengah rakyat,” pesannya.
Tak hanya itu, Bupati juga mengimbau para ASN PPPK agar mengatur keuangan dengan bijak, menabung, dan menyiapkan masa depan keluarga dengan baik.
“ASN PPPK harus cerdas finansial. Jangan habiskan semua untuk konsumsi, tapi pikirkan masa depan dan kesejahteraan keluarga,” katanya.
Dengan status baru sebagai ASN PPPK, para SDM PKH Lumajang diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
“Amanah ini bukan sekadar status kepegawaian, melainkan tugas mulia memastikan rakyat Lumajang benar-benar merasakan kehadiran negara,” pungkas Bunda Indah.
sumber: Infopublik.id
