Kemon.id, Jakarta — Pemerintah resmi memulai penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) dengan total anggaran mencapai Rp30 triliun. Bantuan ini ditujukan kepada 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional di triwulan IV tahun 2025.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan distribusi bantuan berjalan tepat sasaran. Pasalnya, data penerima bersifat dinamis dan memerlukan pengecekan lapangan atau groundcheck.
“Kita perlu koordinasi dengan Pemda agar bantuan diterima oleh mereka yang memenuhi kriteria, yakni masyarakat di desil 1 sampai 4 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),” ujar Gus Ipul dalam rapat koordinasi bersama seluruh Dinas Sosial se-Indonesia secara daring, Selasa (21/10/2025).
Gus Ipul menjelaskan, data penerima dapat diakses melalui aplikasi SIKS-NG yang dikelola Pusdatin Kemensos. Ia menambahkan, pemerintah daerah juga akan bekerja sama dengan pendamping sosial dan pilar sosial untuk melakukan edukasi serta pemantauan penggunaan bantuan agar tepat peruntukan.
“Pendamping diharapkan membantu penerima manfaat memahami penggunaan BLTS sekaligus melaporkan kendala penyaluran di wilayah masing-masing,” katanya.
Menurut Gus Ipul, BLTS menyasar dua kelompok penerima, yakni 20,8 juta KPM reguler yang sudah menerima bansos sebelumnya, serta 14 juta KPM baru yang belum pernah menerima bantuan reguler. Penyaluran dilakukan melalui dua jalur, Himbara untuk penerima reguler, dan PT Pos Indonesia untuk KPM baru yang belum memiliki rekening.
Bantuan diberikan sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan (Oktober–Desember), dan dicairkan satu kali dengan total Rp900 ribu. Dengan tambahan ini, penerima reguler akan memperoleh total Rp1,5 juta pada akhir tahun.
“Kita berpacu dengan waktu. Verifikasi data ditargetkan rampung dalam lima hari agar dana bisa segera disalurkan sesuai arahan Bapak Presiden,” tegas Gus Ipul.
Sementara itu, penyaluran untuk KPM reguler yang dilakukan melalui bank Himbara sudah mulai berjalan sejak Senin (20/10/2025) dan akan dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia.
Kemensos berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat memastikan BLTS tersalurkan secara cepat, akurat, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
sumber: Kemensos
