Kemon.id, Jakarta — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mendorong pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk berkolaborasi dalam mempercepat penyelesaian program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Salah satu langkah strategis yang diusulkan yakni pembebasan BPHTB bagi masyarakat kecil yang menjadi peserta program.
“Masyarakat yang mengikuti PTSL rata-rata adalah masyarakat menengah ke bawah dan tidak mampu membayar BPHTB. Karena itu, kepala Kanwil BPN maupun Kantor Pertanahan harus lihai berkomunikasi dengan bupati dan wali kota untuk membebaskan biaya tersebut,” ujar Nusron dalam Rapat Pimpinan Kementerian ATR/BPN yang digelar secara daring dan luring di Aula Prona, Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Kolaborasi Jadi Kunci Keberhasilan
Menteri Nusron menilai percepatan penuntasan PTSL tidak bisa dilakukan secara sepihak. Dukungan dari pemerintah daerah menjadi faktor penting, terutama dalam kebijakan fiskal yang dapat meringankan beban masyarakat.
“Saya setiap kunjungan ke daerah selalu membawa pesan kepada gubernur dan kepala daerah, bahwa ini untuk kepentingan masyarakat mereka,” ungkapnya.
Menurutnya, pembebasan BPHTB dapat mempercepat penerbitan sertifikat tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus mendukung target pemerintah untuk mewujudkan kepemilikan tanah yang merata dan legal di seluruh wilayah Indonesia.
Audit Lapangan oleh Itjen ATR/BPN
Sebagai langkah konkret, Nusron juga mengarahkan Inspektorat Jenderal (Itjen) ATR/BPN untuk turun langsung ke lapangan melakukan audit terhadap progres PTSL di setiap kantor pertanahan.
“Tim Itjen nanti akan melakukan audit terhadap hambatan penyelesaian PTSL berdasarkan kategori yang telah disusun. Dengan begitu, masalah di lapangan bisa segera diatasi,” tegasnya.
Langkah ini diharapkan mampu mengidentifikasi kendala teknis maupun administratif yang menghambat percepatan sertifikasi tanah, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program.
Rapim ATR/BPN Bahas Strategi Percepatan
Rapat Pimpinan (Rapim) yang dipimpin Menteri Nusron tersebut dihadiri langsung oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Para Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi juga mengikuti kegiatan ini secara daring.
Dalam kesempatan itu, Nusron menegaskan kembali komitmen Kementerian ATR/BPN untuk menuntaskan target PTSL dengan pendekatan kolaboratif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan rakyat kecil.
sumber: Atr Bpn
