Kemon.id, Jakarta — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (22/10/2025). Pertemuan itu membahas rencana perbaikan proses bisnis layanan pertanahan yang dinilai sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami datang untuk meminta masukan terkait transformasi pelayanan. Business process kita dibuat sejak lama dan dianggap sebagian masyarakat sudah tidak sesuai,” ujar Nusron dalam pertemuan yang digelar di Ruang Rapat Nusantara KPK.
Menurutnya, pembaruan proses bisnis menjadi langkah strategis untuk memastikan transparansi, kepastian waktu, dan kejelasan biaya dalam setiap layanan pertanahan. “Yang harus kita desain adalah proses bisnis yang membuat pemohon dapat melengkapi persyaratan secara jelas, layanan selesai pada waktu yang ditentukan, dan biaya yang dikenakan transparan,” tambahnya.
Nusron menegaskan, pelibatan KPK menjadi penting agar rancangan sistem baru ini mampu menutup potensi celah penyimpangan. “Kami ingin tahu dari KPK di mana letak retak dan celahnya, yang berpotensi menjadi tindakan pidana korupsi dan pungutan liar,” katanya.
Menteri Nusron hadir bersama Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta sejumlah pejabat tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN.
Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyambut baik inisiatif tersebut. Menurutnya, langkah Kementerian ATR/BPN sejalan dengan upaya nasional dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan optimalisasi penerimaan negara dari sektor pertanahan.
“Kami melihat ada keinginan untuk melakukan bisnis proses dalam rangka mengefisiensikan waktu, biaya, dan transparansi yang tujuannya adalah transformasi atau terobosan untuk meningkatkan PNBP. Ini tujuan yang luar biasa,” kata Setyo.
Ia juga menyoroti pentingnya integritas aparatur dalam mewujudkan reformasi layanan pertanahan. Berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI), Kementerian ATR/BPN saat ini mencatat skor 75,88. Setyo berharap capaian tersebut terus meningkat, bukan hanya secara angka, tetapi juga perilaku nyata dalam menolak praktik korupsi.
“Nilai itu cukup baik, tapi harus jadi pijakan untuk lebih baik lagi. Kami berharap semangat antikorupsi ini tumbuh dari pusat hingga daerah,” ujarnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, Johanis Tanak, dan Ibnu Basuki Widodo beserta jajaran.
sumber: Atr Bpn
