Palangka Raya, kemon.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya dalam memperkuat kapasitas aparatur sipil negara (ASN) sebagai pondasi utama pembangunan daerah. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Kompetensi ASN se-Kalteng Tahun 2025 yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (4/12/2025) malam.
Dalam arahannya, Edy menyebut pengembangan kompetensi ASN bukan lagi pilihan, melainkan keharusan politik pemerintahan daerah agar pelayanan publik berjalan efektif dan birokrasi mampu mencapai target pembangunan. Ia menilai periode 2026 dan seterusnya akan menjadi masa kompetisi antar-daerah, di mana kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor penentu.
“Yang unggul bukan yang terbesar, tetapi yang paling siap. Modal utama bukan bangunan fisik, melainkan manusia, pengetahuan, dan kapasitas birokrasi,” ujarnya.
Tiga Penekanan Utama Penguatan ASN
Edy Pratowo memaparkan tiga poin strategis yang harus menjadi perhatian seluruh daerah di Kalteng:
Peta kebutuhan kompetensi ASN yang akurat dan berbasis data.
Peta ini harus selaras dengan visi pembangunan daerah dan menjadi rencana strategis peningkatan kapasitas, bukan sekadar daftar pelatihan.Sinergi konkret antar-daerah.
Setiap wilayah wajib berbagi sumber daya, kurikulum, data, dan tanggung jawab agar tidak berjalan sendiri-sendiri.Pelatihan berkualitas dan berdampak langsung pada kinerja organisasi.
“Jika pelatihan tidak berdampak pada kualitas pelayanan publik, maka pelatihan itu tidak layak dipertahankan,” tegasnya.
Edy menekankan bahwa Kalteng membutuhkan aparatur yang cerdas secara teknis, matang dalam kepemimpinan, dan berintegritas tinggi. “Investasi terbesar kita adalah manusia, karena hasilnya akan kita rasakan bertahun-tahun ke depan.”
Kepala BPSDM Provinsi Kalteng sekaligus Ketua Panitia, Nunu Andriani, menjelaskan bahwa Rakor ini bertujuan menyamakan persepsi kebijakan pengembangan kompetensi ASN sesuai regulasi nasional dan kebutuhan daerah. Kegiatan tersebut juga menyinkronkan data rencana kebutuhan pengembangan kompetensi ASN se-Kalteng untuk Tahun 2026.
Rakor turut memperkuat integrasi data kompetensi, pemetaan talenta, serta pengembangan ASN melalui sistem yang dikembangkan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kolaborasi antara BKPSDM Kabupaten/Kota dan perangkat daerah provinsi menjadi agenda utama untuk memastikan rencana pengembangan kompetensi yang terpadu dan berkelanjutan.
Sekitar 150 peserta hadir, terdiri dari Kepala Perangkat Daerah Provinsi, Kepala BKPSDM Kabupaten/Kota, Sekretaris DPRD, serta perwakilan perangkat daerah lainnya. Rakor berlangsung selama dua hari, 4–5 Desember 2025.
Narasumber berasal dari LAN RI, Kemendagri, BKN, serta fasilitator PPSDM Kemendagri Regional Bandung. Hadir pula jajaran Staf Ahli, Asisten Setda Provinsi, dan tamu undangan.
Sumber : Infopublik
