Padang, kemon.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat resmi mengakhiri status tanggap darurat tingkat provinsi dan mulai memasuki fase pemulihan pascabencana hidrometeorologi. Pada tahap ini, Pemprov Sumbar memfokuskan upaya pada percepatan pendataan kerusakan dan kerugian, serta pemulihan layanan dasar bagi masyarakat terdampak.
Gubernur Sumbar Mahyeldi menegaskan bahwa pemenuhan layanan dasar menjadi prioritas utama sebelum memasuki tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh. Layanan tersebut meliputi penyediaan air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, pendidikan, serta hunian sementara bagi warga terdampak bencana.
“Kita targetkan pendataan kerusakan dan kerugian akibat bencana ini tuntas paling lambat 28 Desember 2025. Ini penting agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera berjalan pada awal tahun 2026,” tegas Mahyeldi.
Pernyataan tersebut disampaikan Mahyeldi saat bersama Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy memimpin Forum Group Discussion bersama Forkopimda Provinsi dan Sekretaris Utama BNPB Rustian di Posko Tanggap Darurat Bencana Sumbar, Aula Kantor Gubernur, Senin malam (22/12/2025).
FGD tersebut turut diikuti secara daring oleh para bupati dan wali kota dari daerah terdampak. Forum ini menjadi ajang evaluasi menyeluruh terhadap penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat.
Meski status tanggap darurat provinsi telah berakhir, Mahyeldi menegaskan bahwa keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Selain itu, Pemprov Sumbar akan memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan trauma healing dan pendampingan psikososial, menjaga stabilitas daerah, serta mempercepat validasi dan verifikasi data Pengkajian Kebutuhan Pascabencana sebagai dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sumbar juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh relawan, perantau, organisasi sosial, lembaga kemanusiaan, dan komunitas kebencanaan yang telah berkontribusi membantu masyarakat terdampak.
“Di tengah keterbatasan, para relawan hadir dengan pengorbanan yang luar biasa. Banyak yang meninggalkan keluarga dan pekerjaannya demi menolong sesama. Inilah nilai gotong royong dan kemanusiaan yang terus hidup di masyarakat kita,” ujarnya.
Mahyeldi meminta para kepala daerah memastikan data kerusakan dan kerugian disusun secara lengkap, akurat, dan terverifikasi sebagai dasar penyusunan R3P. Ia juga mengingatkan agar ego sektoral tidak menghambat percepatan pemulihan, serta mendorong bupati dan wali kota menjadi motor penggerak pemulihan di wilayah masing-masing.
Sementara itu, Sekretaris Utama BNPB Rustian menegaskan bahwa penyusunan R3P merupakan langkah krusial dalam memulihkan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur wilayah terdampak.
“Data yang akurat dan valid adalah kunci utama. Tanpa data yang kuat, perencanaan tidak akan tepat sasaran dan pemulihan akan berjalan lambat,” tegas Rustian.
Dalam forum yang sama, Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin menyampaikan perkembangan pencarian dan identifikasi korban. Hingga saat ini, sebanyak 28 jenazah masih belum teridentifikasi dan tengah menjalani proses pemeriksaan lanjutan di Jakarta.
Dari 16 kabupaten dan kota terdampak, tercatat tiga daerah yang masih memperpanjang status tanggap darurat daerah, yakni Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Tanah Datar.
Berdasarkan data sementara pada dashboard Satu Data Bencana Pemprov Sumbar, bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat menyebabkan 260 orang meninggal dunia, 72 orang dinyatakan hilang, dan 382 orang mengalami luka-luka. Total masyarakat terdampak tercatat mencapai 296.307 jiwa.
Sumber : infopublik.id
