Kemon.id, Jakarta – Panggung World Economic Forum 2026 di Davos dimanfaatkan Presiden Prabowo Subianto untuk mengirim pesan keras ke dunia. Indonesia, ditegaskannya, tak lagi memberi ruang bagi korupsi, tambang ilegal, dan praktik ekonomi rakus yang merusak hukum serta lingkungan.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya untuk menegakkan supremasi hukum secara tegas dan terbuka dalam pidato di World Economic Forum (WEF) 2026 yang digelar di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).
Di hadapan para pemimpin dunia dan pelaku ekonomi global, Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemberantasan korupsi dan pelanggaran hukum merupakan kewajiban konstitusional yang tidak bisa ditawar.
“Seperti menghadapi penyakit, kita harus berani mengakui dan melawan korupsi. Tidak banyak yang percaya kami bisa, tetapi kami tidak punya pilihan. Saya telah disumpah untuk menegakkan konstitusi dan supremasi hukum,” ujar Presiden.
Dalam minggu-minggu awal masa pemerintahannya, Prabowo mengungkapkan ditemukannya penyimpangan besar dalam tata kelola bahan bakar minyak dan minyak mentah. Pemerintah juga menyita sekitar 4 juta hektare lahan perkebunan dan tambang ilegal yang dikuasai secara melanggar hukum.
Penindakan tersebut berlanjut dengan pencabutan izin atas tambahan 1,01 juta hektare lahan yang dikuasai oleh 28 perusahaan, termasuk yang terbukti membangun di kawasan hutan lindung. Dengan demikian, total lahan ilegal yang berhasil disita pemerintah mencapai sekitar 5 juta hektare.
Presiden menyebut praktik tersebut sebagai bentuk ekonomi keserakahan yang merusak tatanan hukum dan keadilan.
“Saya menyebut ini bukan usaha bebas, melainkan greedomics, ekonomi keserakahan,” tegasnya.
Prabowo juga menegaskan dirinya tidak gentar menghadapi tekanan dari elite yang mencoba melemahkan negara. Ia bahkan menantang pihak-pihak yang merasa bisa membeli pejabat negara.
“Saya menerima laporan bahwa mereka merasa bisa membeli semua pejabat. Saya tantang mereka mencoba membeli pejabat di pemerintahan saya. Mereka akan mendapatkan kejutan besar,” katanya.
Hingga saat ini, pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang ilegal di berbagai daerah. Namun, jumlah tersebut belum sepenuhnya selesai, karena diperkirakan masih terdapat lebih dari 1.000 lokasi tambang ilegal lainnya. Bahkan, staf Presiden memperkirakan terdapat sekitar 666 korporasi yang terindikasi melanggar hukum di berbagai sektor.
Presiden menegaskan tidak akan ada kompromi dalam penegakan hukum.
“Tidak boleh ada langkah mundur. Rakyat saya menuntut ini, dan saya akan menepati sumpah saya: membela konstitusi dan menegakkan hukum,” ujarnya.
Selain isu penegakan hukum, Prabowo juga menyoroti capaian sosial pemerintah. Ia menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia kini berada di titik terendah sepanjang sejarah dan menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam empat tahun ke depan.
“Tidak ada yang lebih terhormat dan memuaskan daripada menurunkan kemiskinan dan memberantas kelaparan. Ini adalah misi hidup saya,” ungkap Presiden.
Menutup pidatonya, Prabowo menyampaikan prinsip kepemimpinan yang ia pegang teguh, mengutip nasihat seorang tetua.
“Tugas seorang pemimpin adalah membuat orang miskin dan lemah bisa tersenyum dan tertawa. Jika mereka bisa tersenyum, artinya mereka punya harapan. Itulah misi saya,” pungkasnya.
sumber: Infopublik.id
