Kemon.id, Jakarta — Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar inisiatif pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin, tetapi juga menjadi strategi terpadu untuk memberdayakan orangtua dan mendorong ekonomi lokal.
“Namanya optimalisasi Sekolah Rakyat. Anak-anaknya sekolah, orangtuanya diberdayakan,” ujar Gus Ipul dalam wawancara dengan LKBN Antara di Gedung Kementerian Sosial, Rabu (2/7).
Menurutnya, pemberdayaan keluarga akan dilakukan melalui pelatihan keterampilan, penguatan usaha produktif, hingga akses permodalan. Selain itu, Kemensos juga akan memperhatikan kelayakan tempat tinggal mereka. “Kalau tanahnya milik sendiri, kita bantu perbaikan rumah. Kalau tanah milik orang lain, kita kerja sama dengan pemerintah daerah,” jelas Gus Ipul.
Program Sekolah Rakyat dirancang sebagai intervensi menyeluruh yang menyentuh pendidikan anak dan kemandirian ekonomi keluarga. Ketiga aspek—pendidikan, pemberdayaan, dan perbaikan tempat tinggal—dijalankan secara simultan untuk menciptakan dampak jangka panjang.
Tak hanya teori, dampak ekonomi dari program ini mulai terasa. Semua guru dan tenaga kependidikan direkrut dari daerah setempat, membuka lapangan kerja baru. “Guru-gurunya dari kabupaten atau kota di mana sekolah itu berdiri,” kata Gus Ipul. Renovasi sekolah juga melibatkan tenaga kerja lokal. “Di satu titik saja, ada 100 pekerja kerja bergiliran. Kalau ada 100 titik, berarti ribuan pekerja terserap,” tambahnya.
Gus Ipul juga menekankan pentingnya menjadikan Sekolah Rakyat sebagai ruang aman dan nyaman bagi siswa. Ia mengingatkan masyarakat untuk aktif mengawasi lingkungan sekolah dari ancaman perundungan, kekerasan seksual, maupun intoleransi. Untuk itu, Kemensos menggandeng KPAI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), serta memperkuat pengawasan berbasis teknologi seperti CCTV.
Anak-anak di Sekolah Rakyat akan tinggal di asrama dengan fasilitas lengkap: ruang belajar, kamar tidur, dapur, laboratorium, seragam, makanan bergizi, dan laptop. Kurikulumnya pun dirancang sistematis, dimulai dari pemetaan bakat hingga penguatan karakter, spiritualitas, nasionalisme, dan literasi.
Program ini akan mulai berjalan pada Juli 2025 dengan 395 rombongan belajar di jenjang SD, SMP, dan SMA. Lokasi terbanyak berada di Pulau Jawa (48 titik), diikuti Sumatra (22), Sulawesi (15), Bali dan Nusa Tenggara (4), Kalimantan (4), Maluku (4), dan Papua (3).
Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo, pemerintah juga menargetkan tambahan 100 titik baru dengan memanfaatkan balai latihan kerja dan UPT milik Kemenaker serta pemda. Jika target ini tercapai, lebih dari 20.000 siswa akan menikmati pendidikan dan fasilitas dari Sekolah Rakyat.
sumber:Kemensos
