Kemon.id, Klaten – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) harus dikelola dengan prinsip keberpihakan pada rakyat, bukan elite atau pengurus semata. Hal itu disampaikan dalam peresmian KDMP di Klaten, Jawa Tengah, pada Senin (21/7/2025).
“Presiden tidak ingin kesalahan masa lalu terulang. Sekarang saatnya koperasi benar-benar untuk rakyat, bukan elite,” tegas Dadan.
KDMP dibentuk sebagai lembaga ekonomi berbasis komunitas yang beranggotakan warga lokal, dengan target keterlibatan minimal 50% penduduk desa atau kelurahan. Program ini bertujuan memastikan manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan segelintir orang.
Untuk menjamin integritas, BGN mengembangkan sistem pengawasan partisipatif bernama Bintang Operasi. Sistem ini mengajak masyarakat turut aktif mengawasi jalannya koperasi, termasuk mencegah potensi penyimpangan anggaran atau kecurangan.
“Mitigasi risiko harus cepat. Jangan sampai program sebesar ini gagal karena kelalaian atau penyalahgunaan,” tegas Dadan.
Tak hanya itu, BGN juga menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung guna memperkuat pengawasan hukum. Menurut Dadan, pendekatan hukum dan partisipatif menjadi kunci menjaga koperasi tetap bersih dan berpihak pada rakyat.
Dalam upaya peningkatan kapasitas dan edukasi anggota, Dadan menyebutkan bahwa Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) turut dilibatkan sebagai mitra strategis. “Dekopin bukan regulator, tapi mitra strategis untuk mendorong koperasi menjadi kekuatan ekonomi rakyat,” katanya.
Terkait pembiayaan, Kementerian Keuangan saat ini tengah merumuskan skema kredit yang menyasar koperasi berbasis desa dan masyarakat umum, agar mereka tidak lagi terjebak pada rentenir atau tengkulak.
Dadan juga menegaskan, koperasi tidak perlu takut bersaing selama tetap berpihak pada masyarakat. “Kita hidup di ruang terbuka. Selama untuk rakyat, biarkan semua bersaing sehat,” pungkasnya.
Sumber: Infopublik.id
