Kemon.id, Bogor – Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri menggelar Kick Off Meeting Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2026 pada 14–16 Januari 2026 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Forum ini menjadi langkah awal untuk menyelaraskan arah kebijakan, memperkuat strategi pelaksanaan program, serta memastikan kesiapan organisasi menghadapi tantangan kewilayahan dan kebencanaan.
Kick Off Meeting tersebut dirancang untuk memastikan seluruh unit kerja memahami secara utuh kebijakan anggaran, prioritas nasional, serta mandat organisasi Ditjen Bina Adwil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.
Penajaman rencana kerja 2026 diarahkan pada efektivitas capaian kinerja melalui pendekatan kerja yang lebih lincah. Pola ini diharapkan mampu membuat program berjalan fleksibel, responsif, dan tepat sasaran, terutama dalam kondisi lapangan yang terus berubah.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA, menegaskan bahwa tahun 2026 menuntut kebaruan cara kerja. Menurutnya, tantangan kewilayahan dan kebencanaan tidak bisa lagi dijawab dengan pola lama.
“Kinerja tidak cukup hanya dengan perencanaan yang baik. Rumus kinerja kita adalah kebaruan, kerja keras, dan attitude. Novelty mendorong kita berinovasi, kerja keras memastikan program berjalan konsisten, dan attitude menentukan keterpaduan gerak organisasi,” ujar Safrizal.
Dalam arah kebijakan 2026, Ditjen Bina Adwil memberi perhatian khusus pada penguatan administrasi kewilayahan, peningkatan kapasitas pemerintah daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat, sekaligus optimalisasi manajemen penanggulangan bencana dan kebakaran.
Aspek mitigasi bencana diintegrasikan sejak tahap perencanaan. Upaya ini dilakukan melalui penguatan basis data, standardisasi tata operasional, serta dukungan sarana dan prasarana yang berorientasi pada kesiapsiagaan.
Di sisi lain, langkah strategis juga difokuskan pada penyesuaian alokasi anggaran pasca pencadangan untuk mendukung Prioritas Direktif Presiden. Proses pembukaan blokir anggaran dilakukan secara bertahap dengan pemenuhan data dukung regulasi, serta penyelarasan rincian output agar sejalan dengan Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan.
Safrizal menyebut konsolidasi di awal tahun menjadi kunci menjaga kesinambungan kinerja positif. Pada tahun anggaran sebelumnya, realisasi anggaran Ditjen Bina Adwil mencapai 99,45 persen. Capaian tersebut, menurutnya, harus menjadi energi untuk meningkatkan kualitas belanja di 2026 agar benar-benar berdampak bagi penguatan wilayah yang tangguh dan siap menghadapi bencana.
Melalui Kick Off Meeting ini, Ditjen Bina Adwil menegaskan komitmennya untuk menjalankan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026 secara terarah, adaptif, dan akuntabel, dengan mengedepankan kolaborasi lintas sektor serta mendukung kesuksesan pelaksanaan program Kementerian Dalam Negeri secara menyeluruh.
sumber: Infopublik.id
