Banda Aceh, kemon.id – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan bahwa sejumlah daerah mulai mengajukan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana, sementara upaya membuka akses di wilayah terisolasi terus diprioritaskan. Informasi ini disampaikan Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam konferensi pers di Pusat Informasi dan Media Center Penanggulangan Bencana Aceh Kemkomdigi, Banda Aceh, Kamis (11/12/2025).
Abdul Muhari menjelaskan bahwa Provinsi Sumatra Barat menjadi salah satu wilayah dengan kesiapan paling tinggi mengusulkan huntara. Lima kabupaten/kota telah mengirimkan data resmi, terdiri dari Pesisir Selatan sebanyak 38 unit, Kabupaten 50 Kota 288 unit, Tanah Datar 131 unit, Padang Pariaman 272 unit, dan Kota Padang 88 unit. Dari jumlah tersebut, dua daerah yaitu Pesisir Selatan dan 50 Kota telah melengkapi data by name by address dan sedang menunggu proses penetapan SK Bupati. Ia menegaskan bahwa pembangunan huntara dilakukan bertahap karena banyak wilayah masih fokus pada kebutuhan utama tanggap darurat seperti evakuasi, logistik, pembukaan akses darat, komunikasi dan transportasi, serta pemenuhan energi. Diskusi lokasi huntara juga melibatkan Badan Geologi dan BMKG untuk memastikan zona aman dari potensi bencana lanjutan.
BNPB menargetkan penyiapan titik pengungsian terpadu di setiap kecamatan, mencakup dapur umum, layanan kesehatan, fasilitas MCK, sekolah darurat, hingga dukungan psikososial. Abdul Muhari menyebut upaya ini dikejar dalam dua hingga tiga pekan ke depan. Sementara itu, Aceh yang masih dalam fase tanggap darurat menjalankan penyusunan huntara secara paralel dengan operasi penyelamatan, pendataan, dan pemulihan akses wilayah.
Asisten Teritorial Kodam Iskandar Muda, Kolonel Inf Fransisco, menegaskan bahwa TNI memusatkan perhatian pada tujuh wilayah prioritas yang paling terisolasi, meliputi Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Gayo Lues, hingga Bener Meriah. TNI bersama dinas PU bekerja membuka sembilan titik besar akses yang terputus. Beberapa jembatan utama seperti Teupin Mane telah mencapai progres 85 persen namun belum dapat dilalui, sementara Jembatan Jerata baru 1 persen dan Jembatan Enang di Bener Meriah baru 2 persen.
Untuk menjangkau daerah yang tidak bisa diakses melalui jalur darat, TNI telah melakukan 20 sorti udara ke 18 titik menggunakan helikopter dan pesawat kargo ringan. Selain itu, 600 personel telah dikerahkan ke Aceh Tamiang untuk mendukung evakuasi, pembukaan akses, pelayanan kesehatan lapangan, hingga pengoperasian dapur lapangan yang bekerja sama dengan Dinas Sosial.
Kolonel Fransisco menambahkan bahwa sistem komando terpadu menjadi kunci penyelarasan informasi dari lapangan hingga tingkat pusat. Ia menjelaskan bahwa sekretaris daerah menjadi penanggung jawab di level provinsi hingga kecamatan sehingga data korban, kebutuhan logistik, dan kerusakan aset dapat tersampaikan secara akurat. Pendataan ulang terhadap korban hilang, rumah rusak, dan kebutuhan pengungsi juga terus diperbarui untuk memastikan akurasi penyaluran bantuan.
Terkait anggaran pembangunan huntara, Abdul Muhari menegaskan bahwa BNPB akan mengikuti usulan masing-masing pemerintah daerah berdasarkan dokumen PDR. Ia mengingatkan bahwa kesiapan lahan menjadi unsur paling penting sebelum pembangunan dimulai. Lahan harus bebas dari persoalan hukum dan berada di kawasan aman. Setelah proses validasi selesai, pembangunan huntara dipastikan segera dilaksanakan sebagai langkah percepatan pemulihan bagi warga terdampak.
Sumber : infopublik.id
