Kemon.id, Yogyakarta – Indonesia tengah berada di persimpangan sejarah. Krisis politik, ketimpangan sosial, hingga tantangan global bukan sekadar hambatan, melainkan pintu menuju lompatan kesadaran kolektif yang akan menentukan arah bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
Abstrak
Tulisan ini menganalisis arah perkembangan Indonesia dalam kurun 2025–2043 melalui lensa reflektif-kontemplatif dengan basis akademik. Krisis politik, ketimpangan sosial, dan tantangan global dipandang sebagai momen transformasi dan transmutasi kesadaran kolektif bangsa. Esai ini menggunakan perspektif lintas-disiplin—ekonomi politik, budaya, keamanan, dan teknologi, serta memaknai simbolisme angka 9 (18 tahun = 2×9) sebagai fase penyempurnaan siklus sejarah. Pada akhirnya, tulisan ini menawarkan refleksi provokatif sekaligus solutif: Indonesia dihadapkan pada dua arus besar—regresi politik dan peluang transformatif—yang akan menentukan masa depan menuju Indonesia Emas 2045.
Gelombang Krisis dan Harapan
Setiap bangsa memiliki titik-titik persimpangan dalam sejarahnya. Indonesia hari ini sedang berada di salah satunya. Di satu sisi, ada narasi besar Indonesia Emas 2045 yang menjanjikan kesejahteraan, modernitas, dan pengaruh global. Di sisi lain, kita menyaksikan bayang-bayang krisis yang menguji fondasi negara: krisis kepercayaan politik, ketimpangan ekonomi, kegelisahan sosial, hingga kerentanan keamanan dan lingkungan.¹
Periode 2024–2034–2043 adalah rentang tiga dekade yang akan menentukan wajah Indonesia satu abad setelah merdeka. Apakah bangsa ini akan tumbuh menjadi poros dunia yang dihormati, atau justru terjebak dalam siklus konflik, stagnasi, dan kehilangan arah?
Politik: Demokrasi yang Diuji
Pasca-Reformasi 1998, demokrasi Indonesia sering disebut sebagai “demokrasi terbesar ketiga di dunia”. Namun dua dekade terakhir, kita melihat demokrasi itu mengalami tekanan. Gejala kembalinya dwifungsi militer, penguatan oligarki, hingga menurunnya transparansi legislasi, mengindikasikan adanya langkah mundur.²
Kepercayaan publik pun rapuh. Demonstrasi mahasiswa, tuntutan “17+8 Demands”, dan kritik tajam terhadap gaya hidup elite politik menunjukkan adanya jarak yang semakin lebar antara rakyat dan negara. Demokrasi tanpa transparansi hanyalah ritual elektoral, bukan lagi ruang partisipasi sejati.³
Di titik ini, politik Indonesia perlu memilih: apakah ia akan menjadi politik yang membebaskan, atau politik yang mengurung warganya dalam lingkaran kecurigaan dan manipulasi.
Ekonomi: Pertumbuhan Tanpa Keadilan?
Data proyeksi ekonomi menunjukkan Indonesia tumbuh stabil di angka 4,6–5 persen. Namun pertanyaan yang lebih dalam: pertumbuhan untuk siapa?⁴ Ketimpangan sosial masih nyata, angka pengangguran muda tinggi, dan generasi kreatif menghadapi situasi paradoks, di satu sisi mereka punya akses teknologi global, di sisi lain akses pada pekerjaan dan kesejahteraan justru terbatas.
Fenomena generasi muda dengan slogan #KaburAjaDulu mencerminkan kehilangan kepercayaan terhadap prospek hidup di negeri sendiri. Jika gelombang brain drain ini tidak diantisipasi, bonus demografi yang sering dibanggakan bisa berubah menjadi bumerang.⁵
Ekonomi Indonesia butuh transformasi: dari sekadar mengejar pertumbuhan angka menuju ekonomi berkeadilan yang memuliakan manusianya.
Sosial dan Budaya: Antara Krisis Identitas dan Peluang Kebangkitan
Di era digital, masyarakat Indonesia hidup di tengah derasnya arus budaya global. Media sosial membuka ruang ekspresi, tetapi juga ruang disinformasi, polarisasi, dan cancel culture. Identitas kebangsaan diuji, terutama di kalangan generasi muda yang lebih akrab dengan budaya global ketimbang akar budaya lokalnya.⁶
Namun justru di titik inilah ada peluang: kekayaan budaya Nusantara bisa menjadi sumber daya lunak (soft power) yang menempatkan Indonesia di peta dunia, bukan hanya karena ekonominya, tetapi juga karena peradaban dan nilai-nilainya. Filosofi Jawa seperti hamemayu hayuning bawana (merawat harmoni dunia) dan sangkan paraning dumadi (asal dan tujuan hidup) bisa menjadi kontribusi Indonesia bagi dialog global.
Keamanan dan Lingkungan: Ancaman Baru, Respon Lama
Isu keamanan tidak lagi semata soal militer atau konflik teritorial, melainkan juga krisis iklim, bencana alam, dan ancaman siber. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, sangat rentan terhadap kenaikan permukaan air laut.⁷ Sementara itu, penetrasi teknologi digital membuka celah bagi perang siber, disinformasi, dan manipulasi opini publik.
Jika sistem keamanan kita hanya mengandalkan pendekatan lama (militeristik dan koersif)maka bangsa ini akan tertinggal. Keamanan masa depan memerlukan pendekatan holistik: integrasi ekologi, teknologi, dan humanisme.⁸
Teknologi: Antara Ketertinggalan dan Lompatan
Periode 2024–2034–2043 adalah era percepatan teknologi global. Dunia akan memasuki jaringan 6G, kecerdasan buatan otonom, dan era energi terbarukan penuh. Indonesia punya peluang besar menjadi pemain, bukan hanya pengguna. Dengan lebih dari 700 bahasa lokal, Indonesia bisa menjadi laboratorium global untuk riset bahasa alami dalam kecerdasan buatan.⁹
Namun potensi ini hanya akan menjadi mimpi jika pendidikan, riset, dan inovasi tidak ditempatkan sebagai prioritas nasional.
Refleksi: Simbolisme Angka 9 dan Jalan Transformasi
Menarik bahwa periode 2025–2043 mencakup 18 tahun, angka yang jika dijumlahkan menjadi 9. Dalam tradisi numerologi dan kosmologi Jawa, angka 9 melambangkan penyempurnaan, akhir sebuah siklus, sekaligus gerbang menuju kesadaran baru.
Dengan kacamata ini, krisis-krisis yang datang bukanlah akhir, melainkan tanda bahwa Indonesia tengah berada di pintu perubahan besar. Pertanyaannya: apakah bangsa ini siap melewati krisis sebagai momentum transformasi, atau justru terperangkap dalam pusaran kemunduran?
Penutup: Jalan yang Kita Pilih
Sejarah bukanlah takdir yang jatuh dari langit, melainkan hasil pilihan kolektif sebuah bangsa. Indonesia kini ditarik oleh dua arus:
Arus regresif: politik oligarkis, ketimpangan sosial, alienasi generasi muda.
Arus progresif: energi terbarukan, inovasi teknologi, kekayaan budaya, dan potensi kesadaran baru.
Masa depan Indonesia tidak bergantung pada angka pertumbuhan ekonomi atau jargon politik, tetapi pada kemampuan bangsa ini untuk menata ulang relasi kuasa, membangun keadilan sosial, dan merawat kebijaksanaan budaya.
Tiga dekade ke depan akan menjadi ujian besar. Bila bangsa ini berani melakukan lompatan kesadaran, maka Indonesia Emas 2045 bukan sekadar slogan, melainkan kenyataan sejarah. Namun bila tidak, maka emas itu hanya akan berkilau di permukaan, tetapi rapuh di dalamnya.
Catatan Kaki
1. Kompas Research & Development, Prospek Ekonomi Indonesia 2024–2034 (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2023).
2. Hadiz, V. R., Indonesia’s Path to Democracy: From Transition to Consolidation (London: Routledge, 2017).
3. Aspinall, E., & Mietzner, M., Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia (Ithaca: Cornell University Press, 2019).
4. World Bank, Indonesia Economic Prospects: Investing in Human Capital for a Sustainable Future (Washington, DC: The World Bank Group, 2023).
5. Rahardjo, D., “Ketimpangan Sosial dan Tantangan Bonus Demografi,” Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 20(2), 2020.
6. Yunus, R., Digital Culture in Indonesia: Negotiating Identity in the Age of Social Media (Bandung: Mizan, 2020).
7. Santosa, M. A., Lingkungan, Politik, dan Hukum di Indonesia: Kritik atas Paradigma Pembangunan (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018).
8. Wahid, A., “Keamanan Non-Tradisional dan Tantangan Krisis Iklim di Asia Tenggara,” Jurnal Keamanan Nasional, 7(1), 2021.
9. Suryadinata, L., Indonesia’s Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape (Singapore: ISEAS Publishing, 2022).
Penulis : Agus Budi Rachmanto, M.Sc
Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada
Member of Asia Pacific Network of Science & Technology Centres (ASPAC)
