Kemon.id, Riau – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Riau, Boby Rachmat, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) pembahasan isu kerawanan konflik di Kantor Kesbangpol Riau, Kota Pekanbaru, Senin (9/2/2026). Pertemuan ini digelar untuk memetakan potensi konflik sekaligus merumuskan langkah pencegahan dan penanganan secara terpadu.
Boby menegaskan bahwa setiap persoalan yang muncul di masyarakat harus dipandang sebagai potensi ancaman apabila tidak ditangani secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, deteksi dini menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas daerah.
“Setiap permasalahan kami anggap berpotensi menjadi ancaman jika tidak segera ditangani. Dari rakor ini, kita ingin memetakan kerawanan sedini mungkin,” ujar Boby.
Sejumlah isu strategis yang dibahas dalam rakor tersebut antara lain gelombang pengungsi Rohingya, konflik lahan di beberapa kabupaten, serta potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang Ramadan, Idulfitri 1447 Hijriah, dan perayaan Imlek.
Salah satu perhatian utama adalah konflik lahan di areal perkebunan kelapa sawit eks PT BS di Kabupaten Rokan Hulu yang sempat berujung bentrokan fisik dan menelan korban jiwa. Kasus ini menjadi pembelajaran penting agar konflik serupa tidak kembali terjadi di daerah lain.
Aspek keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) juga menjadi fokus pembahasan. Kesbangpol Riau mengimbau seluruh instansi terkait untuk mengambil langkah cepat, terukur, dan terkoordinasi dalam merespons potensi konflik di wilayah masing-masing.
“Semua permasalahan ini harus segera kita tangani sebelum berkembang lebih luas dan mengganggu stabilitas daerah,” tegas Boby.
Dalam forum tersebut, Kepala Kesbangpol Kota Dumai, Khairil Adli, memaparkan potensi kerawanan di wilayahnya. Sebagai kota yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Dumai dinilai rawan menjadi jalur transit narkoba. Selain itu, pengawasan terhadap orang asing serta potensi perdagangan manusia turut menjadi perhatian serius.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kabupaten Pelalawan menyoroti persoalan di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Konflik antara manusia dan satwa liar, khususnya gajah, serta persoalan konsesi lahan dinilai berpotensi memicu konflik sosial apabila tidak diantisipasi sejak dini.
“Potensi kerawanan terkait konsesi lahan di Dumai dan persoalan di TNTN Pelalawan harus segera diantisipasi agar tidak berkembang seperti konflik di Rokan Hulu,” tambah Boby.
Melalui rakor ini, Kesbangpol Riau menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam mencegah dan menangani konflik sosial. Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas, keamanan, dan ketenteraman masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Riau.
sumber: Infopublik.id
