Jakarta Pusat, kemon.id – Keamanan siber menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan layanan publik berbasis digital. Tanpa sistem yang aman dan andal, layanan digital berisiko terganggu dan berpotensi merugikan masyarakat. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan komunitas bug hunter dinilai krusial dalam menjaga keandalan layanan publik digital di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Data dan Sarana Informatika Kementerian Komunikasi dan Digital Hasyim Gautama dalam Forum Bug Hunter dan Penguatan Ekosistem Vulnerability Disclosure Program yang digelar di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Selasa 16 Desember 2025. Dalam forum tersebut, Hasyim menegaskan bahwa komunitas bug hunter memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam mengidentifikasi dan melaporkan potensi kerentanan sistem elektronik pemerintah.
Menurut Hasyim, pemanfaatan teknologi informasi memang membawa manfaat besar bagi pelayanan publik, namun di saat yang sama juga menghadirkan berbagai risiko, khususnya terkait keamanan sistem dan perlindungan data. Risiko tersebut harus dikelola secara serius agar transformasi digital tidak justru membuka celah yang dapat mengganggu layanan publik. Ia menyebut, hingga kini tercatat 131 bug hunter telah terdaftar di PDSI dan aktif berkontribusi dalam pengamanan layanan publik digital.
Kolaborasi tersebut tercermin dari meningkatnya laporan kerentanan yang masuk melalui Vulnerability Disclosure Program. Pada tahun 2024, tercatat 22 temuan valid, sementara hingga Desember 2025 terdapat 94 laporan, dengan 44 di antaranya dinyatakan valid. Temuan-temuan ini menjadi bahan evaluasi penting untuk memperkuat sistem dan memastikan layanan publik tetap berjalan aman dan andal.
Forum ini juga menghadirkan Alrizki Rahmat Perdana dari Badan Siber dan Sandi Negara sebagai narasumber yang membahas pembangunan ekosistem Vulnerability Disclosure Program yang aman dan efektif. Ia menekankan pentingnya metode pengujian non-destruktif, laporan teknis yang jelas dan terstruktur, menjaga kerahasiaan temuan, serta kepatuhan terhadap ruang lingkup pengujian. Dari sisi instansi pengelola aplikasi, respons cepat, proses verifikasi, langkah remediasi, dan penutupan celah keamanan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik.
Kegiatan ditutup dengan diskusi interaktif serta pemberian penghargaan kepada tiga bug hunter berprestasi sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi nyata dalam menjaga keamanan layanan publik digital. Melalui kolaborasi berkelanjutan ini, Kemkomdigi berharap ekosistem keamanan siber nasional semakin kuat dan layanan publik digital dapat terus memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Sumber : komdigi.go.id
