Kemon.id, Bogor – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan pertanahan harus berorientasi pada kepastian dan transparansi waktu. Prinsip tersebut menjadi kunci dalam mendorong penyelesaian berkas layanan pertanahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Menteri Nusron saat memimpin rapat dalam kegiatan Pembinaan Pertanahan dan Tata Ruang di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Selasa (6/1/2025). Ia menekankan bahwa pelayanan publik di lingkungan ATR/BPN harus memberikan kejelasan kepada pemohon, mulai dari estimasi waktu penyelesaian hingga posisi berkas yang dapat dilacak.
“Kantor kita ini berorientasi pada pelayanan. Kata kuncinya kepuasan pelanggan. Pelanggan puas itu ada kepastian kapan selesainya, bisa ditracking berkasnya sudah sampai di mana dan di tangan siapa,” ujar Nusron.
Dalam rapat tersebut, Menteri Nusron yang didampingi Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi, juga membahas percepatan penyelesaian berkas layanan pertanahan yang telah menjadi fokus sejak kuartal IV tahun sebelumnya. Ia menegaskan pentingnya penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai fondasi utama dalam pelayanan yang tertib dan bertanggung jawab.
Menurutnya, SOP bukan sekadar pedoman teknis, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan bagi aparatur sekaligus sarana menjaga kepercayaan masyarakat. Pelayanan yang cepat harus tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap regulasi.
“Ini pentingnya SOP, sebagai seni pengamanan diri dan menjaga kepuasan pelanggan. Kita ingin melayani masyarakat secara prudent dan compliance, tetapi juga cepat agar pemohon merasa puas,” jelasnya.
Rapat tersebut diikuti oleh sejumlah Kepala Kantor Pertanahan beserta jajaran, meliputi Kantor Pertanahan Kota Bogor, Kabupaten Bogor I, Kabupaten Bogor II, Kota Depok, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, dan Kota Sukabumi. Para peserta diminta memaparkan berbagai tantangan di satuan kerja masing-masing, termasuk kesiapan sumber daya manusia dalam mendukung peningkatan kualitas layanan.
Menyoroti posisi Jawa Barat sebagai daerah penyangga ibu kota, Menteri Nusron menekankan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya di wilayah Jabodetabek dan Banten. Menurutnya, aparatur pertanahan di wilayah strategis tersebut harus memiliki kompetensi, integritas, dan jiwa kepemimpinan yang kuat.
“SDM yang ditempatkan di Jabodetabek dan Banten harus kuat, berjiwa pemimpin, prudent, dan berani. Berani itu penting, tapi kalau tidak prudent justru berbahaya,” tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Menteri Nusron turut didampingi Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang I Ketut Gede Ary Sucaya, Kepala Biro Humas dan Protokol Shamy Ardian, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat Yuniar Hikmat Ginanjar beserta jajaran.
sumber: Atr Bpn
