Jakarta, Kemon.id — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menekankan bahwa komunikasi publik adalah bagian penting dari pembangunan nasional, bukan sekadar tugas pelengkap birokrasi.
Hal itu disampaikan Meutya dalam sambutannya pada Anugerah Media Humas (AMH) 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (12/11/2025) malam.
“Komunikasi publik bukan sekadar tugas tambahan, tetapi merupakan denyut nadi pembangunan nasional. Profesi humas adalah jembatan antara negara dan rakyat,” ujar Meutya.
Peran Humas sebagai Penjaga Kepercayaan Publik
Meutya mengungkapkan, hingga Agustus 2025 tercatat 8.392 pejabat fungsional Pranata Humas di seluruh Indonesia. Angka tersebut menunjukkan besarnya peran humas pemerintah dalam menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan negara.
Menurutnya, di tengah tantangan komunikasi digital yang semakin kompleks, humas tidak hanya bertugas menyebarkan informasi, tetapi juga membangun narasi yang substansial, kontekstual, dan berdampak bagi masyarakat.
“Konsep satu suara bukan berarti menyeragamkan pesan antarinstansi, tetapi menyamakan irama agar pesan pemerintah lebih mudah dipahami dan diterima publik,” jelasnya.
Humas Sebagai Mercusuar Kebenaran di Era Digital
Menkomdigi juga menyoroti tantangan kehumasan di era digital, terutama terkait disinformasi dan hoaks yang marak di ruang publik.
Ia menegaskan bahwa humas pemerintah harus menjadi “mercusuar kebenaran” di tengah derasnya arus informasi yang sering kali membingungkan masyarakat.
“Kepercayaan publik tidak tumbuh dalam satu malam. Ia dibangun dari konsistensi dan integritas. Selama kita konsisten, komunikasi publik akan berdampak,” tutur Meutya.
Indeks Komunikasi Publik Meningkat
Dalam kesempatan itu, Meutya juga memaparkan perkembangan Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Nasional, yang meningkat dari 69,75 pada 2023 menjadi 71,79 pada 2024.
Meskipun data tahun 2025 masih dalam proses, ia optimistis tren positif tersebut akan berlanjut.
Dorongan Kolaborasi Komunikasi Publik
Untuk memperkuat tata kelola komunikasi publik, Meutya mendorong tiga bentuk kolaborasi, yakni:
Vertikal antara pemerintah pusat dan daerah,
Horizontal antarinstansi, serta
Kolaborasi dengan ekosistem digital sebagai adaptasi terhadap era informasi terbuka.
“Kolaborasi tidak boleh berhenti di forum seperti malam ini, tetapi harus nyata dan terstruktur,” tegasnya.
Pesan dari Dirjen KPM: Silaturahmi dan Sinergi Humas Pemerintah
Sementara itu, Dirjen Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, menyampaikan bahwa AMH 2025 diikuti oleh 350 perwakilan instansi pemerintah, termasuk kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi negeri.
Tercatat 190 instansi mendaftar dengan 154 karya humas yang lolos tahap kurasi dan dinilai oleh dewan juri independen dari kalangan pemimpin redaksi media nasional.
Enam kategori yang dilombakan meliputi siaran pers, media sosial, media internal, kampanye komunikasi publik, situs web, dan media audio visual.
“Ajang ini bukan sekadar penghargaan, tapi ruang silaturahmi dan kolaborasi antarhumas pemerintah untuk membangun komunikasi publik yang efektif dan berdampak,” ujar Fifi.
Refleksi Menuju Indonesia Maju
Anugerah Media Humas 2025 menjadi momentum refleksi bagi para insan humas pemerintah untuk memperkuat profesionalisme, menjaga kredibilitas informasi, dan memperkokoh ekosistem komunikasi publik nasional dalam mendukung visi Asta Cita menuju Indonesia Maju.
Sumber : Infopublik
