Pontianak, Kemon.id — Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak berkomitmen mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui lima arah kebijakan utama yang menjadi fokus kerja lintas sektor.
Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, saat membuka Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Aula Rohana Muthalib, Kantor Bapperida Kota Pontianak, Senin (10/11/2025).
Lima Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Bahasan menjelaskan, arah kebijakan pertama adalah pembaruan dan integrasi data kemiskinan berbasis kelurahan, RT, dan RW yang dilakukan secara berkala agar data menjadi terpadu, kredibel, dan terverifikasi.
Kedua, fokus pada penghapusan kemiskinan ekstrem dengan pendekatan berbasis kasus dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pangan, rumah layak huni, air bersih, sanitasi, jaminan sosial, dan layanan kesehatan.
Ketiga, transformasi ekonomi dan pemberdayaan masyarakat melalui perluasan akses pelatihan kerja, kewirausahaan, serta permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), CSR perusahaan, dan kemitraan usaha.
“Kita tidak ingin warga miskin hanya menerima bantuan, tetapi berdaya dan mandiri,” tegas Bahasan.
Keempat, penguatan kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan komunitas masyarakat dalam pelaksanaan program.
Kelima, perbaikan tata kelola dan sistem monitoring serta evaluasi, dengan fokus tidak hanya pada hasil keluaran (output), tetapi juga hasil akhir (outcome) dan dampak nyata bagi masyarakat.
“Pertemuan ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi agenda prioritas yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor,” jelas Bahasan.
Bahasan: Kemiskinan Adalah Tanggung Jawab Moral Bersama
Menurut Bahasan, penanggulangan kemiskinan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan tanggung jawab moral bersama untuk memastikan tidak ada warga Pontianak yang tertinggal dari pembangunan.
Ia menilai kemiskinan tidak hanya persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut akses, peluang, dan kemanusiaan.
“Tidak boleh ada ego sektoral. Yang kita perlukan adalah kolaborasi, integrasi, dan keseriusan,” tegasnya.
Bahasan juga menyoroti beberapa isu strategis yang masih menjadi tantangan, seperti validitas data, akses layanan dasar (pendidikan, kesehatan, gizi, sanitasi, air minum, dan perumahan), serta kemiskinan struktural akibat pengangguran dan rendahnya produktivitas ekonomi keluarga miskin.
“Kita ingin kehadiran TKPK benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan kerja bersama dan keputusan yang tepat, kita bisa menurunkan kemiskinan, bahkan mencapai nol kemiskinan ekstrem sesuai target nasional,” tandasnya.
PKK Siap Bersinergi Perkuat Basis Data dan Pemberdayaan
Sementara itu, Ketua TP-PKK Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie, menyatakan kesiapan PKK untuk bersinergi dengan Pemkot dalam pengumpulan dan pemutakhiran data kemiskinan di tingkat kelurahan.
“Sebagai mitra strategis pemerintah, kader-kader kami yang berakar di masyarakat siap berkolaborasi. Kami telah menjalankan berbagai program yang langsung menyentuh masyarakat miskin,” ungkapnya.
Yanieta menambahkan, pemberdayaan menjadi kunci keberhasilan dalam mengentaskan kemiskinan. Salah satunya melalui program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) yang mendorong perempuan agar lebih berdaya secara ekonomi.
“Perempuan di Pontianak punya peran luar biasa dalam peningkatan ekonomi keluarga,” ujarnya.
Selain itu, TP-PKK juga mengembangkan program Hatinya PKK (Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman) yang mengajak keluarga memanfaatkan pekarangan rumah sebagai sumber pangan tambahan untuk menekan beban ekonomi.
“Kami berharap kolaborasi pemerintah dan PKK dapat memberi dampak nyata dan mempercepat penurunan angka kemiskinan di Pontianak,” pungkasnya.
Sumber : Infopublik
