Demokrasi bukan hanya soal pemilu. Dalam pidato pengukuhan sebagai Guru Besar FISIPOL UGM, Prof. Gabriel Lele menekankan pentingnya kebijakan publik yang inklusif, reflektif, dan berpihak pada rakyat. Sejumlah mitra pun siap berkolaborasi menghidupkan gagasannya.
Kemon.id, Yogyakarta — Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM) kembali menorehkan prestasi akademik. Rabu (5/6), Prof. Dr. Gabriel Lele dikukuhkan sebagai Guru Besar dalam bidang Tata Kelola dan Kebijakan Publik di Balai Senat UGM.
Upacara pengukuhan dihadiri oleh pimpinan universitas, sivitas akademika, keluarga, serta mitra kolaboratif seperti Pulung WP dari HP Management & Consultants dan Suharmanto, inisiator Ensiklopedia Digital Toleransi dan Perdamaian.
Dalam pidato ilmiahnya yang berjudul “Democracy Beyond Election: Kebijakan Publik Agonistik sebagai Agenda Transformasi,” Prof. Gabriel menyampaikan bahwa demokrasi tidak boleh berhenti pada bilik suara lima tahunan. Demokrasi, menurutnya, harus hidup dalam proses kebijakan publik dari awal hingga akhir.
“Kebijakan publik harus menjadi arena demokrasi substansial, bukan sekadar teknokratis. Di situlah ruang bagi keberagaman pandangan diuji dan dimaknai,” tegasnya.
Lebih dari itu, Prof. Gabriel mendorong kampus untuk menjadi multiversitas — tempat pendidikan membebaskan dan membentuk warga negara kritis, bukan hanya tenaga kerja terampil.
Menyambut pemikiran tersebut, Pulung WP menyatakan bahwa HP Management siap mendukung dan menjalin kolaborasi strategis. “Kami melihat pemikiran Prof. Gabriel sebagai arah baru dalam dunia kebijakan publik Indonesia,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Suharmanto yang menyoroti pentingnya menanamkan nilai toleransi dan pluralisme ke dalam setiap kebijakan. Ia menyatakan kesiapan Ensiklopedia Digital Toleransi dan Perdamaian untuk memperluas literasi kebijakan yang inklusif dan berkeadilan sosial.
Prof. Gabriel juga menekankan bahwa pendekatan kebijakan publik agonistik sangat relevan untuk mendukung target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama:
SDG 16: Membangun tata kelola yang adil dan partisipatif.
SDG 10: Melibatkan kelompok marjinal dalam proses kebijakan.
SDG 4: Mereformasi pendidikan kebijakan agar lebih reflektif dan humanis.
Pengukuhan ini menegaskan komitmen FISIPOL UGM untuk terus menghadirkan pemikir transformatif yang menjawab tantangan zaman dan memperkuat peran Indonesia dalam mewujudkan demokrasi yang lebih matang dan berpihak pada rakyat. (28)
