Bengkulu, kemon.id – Pemerintah Provinsi Bengkulu mendorong pemanfaatan QRIS dan kartu digital sebagai solusi strategis dalam optimalisasi pajak dan retribusi daerah sekaligus penguatan tata kelola keuangan yang transparan dan profesional. Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah yang digelar di Hotel Grage Horizon, Kota Bengkulu, Senin (15/12/2025).
Dalam forum yang mempertemukan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lintas sektor itu, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang selama 2025 telah memberi dampak nyata terhadap kinerja pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi daerah. Ia menyebut Bengkulu berhasil meraih Juara 2 TPID Berkinerja Terbaik se-Sumatra, sebuah capaian yang menunjukkan solidnya kerja sama antarlembaga.
Herwan menegaskan, stabilitas inflasi tetap menjadi prioritas, terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Pemerintah daerah diminta aktif melakukan pemantauan harga serta memastikan ketersediaan stok bahan pokok di lapangan agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Ia juga mengimbau para bupati dan wali kota untuk turun langsung mengawasi distribusi dan kondisi pasar.
Di sisi lain, Herwan menyoroti pentingnya akselerasi transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemanfaatan QRIS dan kartu digital untuk pembayaran pajak dan retribusi dinilai mampu meningkatkan efisiensi, memperluas basis penerimaan, serta meminimalkan potensi kebocoran. Langkah ini sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik.
Melalui sinergi TPID dan TP2DD, Pemerintah Provinsi Bengkulu menargetkan digitalisasi keuangan daerah tidak hanya mendukung stabilitas ekonomi, tetapi juga mendorong kemudahan layanan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Bengkulu pun diharapkan menjadi contoh praktik baik bagi daerah lain dalam mengintegrasikan pengendalian inflasi dan digitalisasi pembayaran daerah secara berkelanjutan.
Sumber : infopublik.id
