Kemon.id, Jakarta, InfoPublik — Memasuki satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) terus memperkuat langkah pemberantasan judi daring (judol) di Indonesia.
Langkah tegas ini dilakukan melalui pemutusan akses situs dan pelaporan ribuan rekening bank yang terindikasi digunakan untuk transaksi ilegal setiap bulan.
“Setiap bulan saya selaku Menkomdigi mengirimkan ribuan akun rekening bank untuk ditutup karena dipakai untuk transaksi judi daring. Kita pantau dari konten, kita catat rekeningnya, lalu diserahkan tiap bulan ke OJK karena memang harus bersama-sama,” ujar Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (19/10/2025).
Koordinasi Lintas Lembaga: Pemerintah Bergerak Bersama
Menurut Meutya, pemberantasan konten judi daring tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan harus melibatkan berbagai lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan aparat penegak hukum.
Kemkomdigi bertugas memantau dan menutup situs serta akun digital yang mempromosikan aktivitas ilegal tersebut. Sementara itu, OJK dan pihak kepolisian menangani penutupan rekening serta proses hukum bagi pelaku.
“Kewenangan menutup rekening bukan di Komdigi. Kami menutup situs dan berkoordinasi dengan platform untuk menonaktifkan akun-akun yang mempromosikan judol. Sedangkan untuk rekening dan penegakan hukumnya dilakukan oleh lembaga lain,” jelas Meutya.
Perang Terhadap Kejahatan Terorganisasi Digital
Menkomdigi menegaskan, judi daring adalah bentuk kejahatan terorganisasi, sehingga perlu dihadapi dengan strategi yang sama kuatnya dan koordinasi yang solid antarinstansi.
“Organized crime seperti ini memang harus dihadapi secara terorganisasi juga. Koordinasi berjalan, meski percepatan penindakan masih terus kita dorong agar lebih masif,” tegasnya.
Kemkomdigi juga menggandeng berbagai platform digital untuk memblokir subdomain, tautan, dan akun turunanyang terafiliasi dengan jaringan judi daring. Langkah ini menjadi bagian dari agenda prioritas pemerintahan Prabowo–Gibran dalam memperkuat keamanan digital nasional dan melindungi masyarakat di ruang siber.
Komitmen Menuju Ruang Digital Aman dan Berdaulat
Pemerintah berkomitmen untuk terus mewujudkan ruang digital yang aman, bersih, dan beretika, sebagai pondasi bagi pembangunan Indonesia yang berdaulat di era digital.
Upaya kolaboratif ini diharapkan tak hanya menekan peredaran judi daring, tetapi juga menumbuhkan budaya digital yang sehat dan bertanggung jawab di tengah masyarakat.
Sumber: Info Publik
